Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

RAPAT KOORDINASI PKH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkayang (12/03/2020).

rapat koordinasi PKH ini dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Antonius Yewin,SP,MP pada kesempatan ini disampaikan bahwa tim koordinasi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 276/BAPPEDA/TAHUN 2019 dengan Bappeda sebagai ketua dari Tim Koordinator PKH dan sudah seharusnya dilakukan evaluasi program PKH tahun 2019 serta tindak lanjut untuk pelaksanaan PKH di tahun 2020.

permasalahan dalam pelaksanaan Program PKH antara lain sebagai berikut :

  1. Rasio jumlah pendamping tidak seimbang dengan jumlah KPM
  2. Domisili pendamping tidak sesuai dengan tempat tugas
  3. Validitas data yang kurang baik
  4. Kurangnya monitoring dilapangan
  5. Belum semua KPM menerima KKS dan Butab
  6. KKS untuk KPM pergantian pengurus belum semua terbit
  7. Minimnya dukungan anggaran dari pemda berupa dana sharing minimal 5%

sehingga dihasilkan rencana tindaklanjut sebagai berikut :

  1. Membuat Surat Bupati terkait usulan penambahan pendamping dan disesuaikan dengan domisili pendamping yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial PP dan PA kepada Direktur Linjamsos Kemensos RI.
  2. Agar KPM yang sudah mapan secara finansial dapat dikeluarkan dari daftar penerima PKH dengan cara mengupload dokumen surat pernyataan oleh KPM, Surat Pengunduran Diri KPM dan Surat Pernyataan dari Desa bahwa KPM tersebut sudah mapan secara finansial. Dokumen ini dapat di upload di e-PKH sehingga KPM yang sudah mapan dapat dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Agar dapat di koordinasikan oleh Pendamping PKH di Kecamatan.
  3. Membuat Surat Edaran Bupati terkait pembagian tugas penanganan PMKS yang akan ditindaklanjuti oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Bengkayang.
  4. Terkait dengan data by name by address akan diteruskan datanya oleh Koordinator PKH Kabupaten Bengkayang.
  5. Perlunya sosialisasi di tingkat desa terkait usulan perubahan DTKS.
  6. Agar DPMPDDT dapat menyampaikan kepada 50 Desa yang baru melaksanakan pilkades dan Desa-Desa yang belum mengirim Kasi Kesos untuk dating Ke Dinas Sosial PP PA untuk dilatih melakukan pembaruan data di Applikasi SIKS-NG dan dapat segera melakukan musyawarah Desa.
  7. Tim Koordinasi PKH akan melakukan Pemantauan pelaksanaan PKH minimal 2x dalam 1 tahun pada pertemuan bulanan/FDS.
  8. Terkait KPM yang belum menerima KIP dan KIS akan dilakukan pemutakhiran melalui SIKS-NG oleh pendamping Kecamatan melalui musyawarah desa/kelurahan.
  9. Terkait laporan pelaksanaan PKH tahun 2019 diharapkan disampaikan ke Bupati melalui Tim Koordinasi PKH paling lambat minggu ke-4 bulan maret tahun 2020

agar hasil rapat koordinasi PKH ini dapat segera ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2020 yang lebih baik. (admin/ynti).

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *