Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang memuat penyusunan rencana makro dibidang sosial budaya, ekonomi, fisik dan prasarana, serta tugas pengendalian program peembangunan, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya BAPPEDA Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi yaitu :

  1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  4. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  5. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  6. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;
  7. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang sosial budaya;
  8. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang ekonomi;
  9. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan penyusunan rencana makro pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana;
  10. Perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian pembangunan, statistik dan litbang;
  11. Perumusan kebijakan teknis penyiapan data program pembangunan daerah;
  12. Perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
  13. Pelaksanaan sekretariat yang meliputi penyusunan rencana kerja dan keuangan, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, urusan umum, perlengkapan serta urusan kehumasan dan hukum;
  14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.