Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MUSRENBANG WILAYAH 2 (KECAMATAN JAGOI BABANG, KECAMATAN SIDING, KECAMATAN SELUAS, KECAMATAN TUJUH BELAS, KECAMATAN SANGGAU LEDO, KECAMATAN LEDO DAN KECAMATAN LUMAR)

Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan Wilayah 2 yang meliputi Kecamatan Jagoi Babang, Kecamatan Siding, Kecamatan Seluas, Kecamatan Tujuh Belas, Kecamatan Sanggau Ledo, Kecamatan Ledo dan Kecamatan Lumar di selenggarakan di Aula KAntor Camat Jagi Babang, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dibuka oleh Pj. Bupati Bengkayang di wakili Kepala BPPD Bapak Drs. Pinus Samsudin, M.Si. Kepala Bappeda, Kadis Pemdes, Kadis Porapar, Plt. Kadis Dikbud, Pejabat Dinas pertanian, Dinas peternakan. Ketua 1 dan Ketua 2 DPRD dan anggota DPRD Dapil 2 Bengkayang. Camat Jagoi Babang, Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, Tujuh Belas, Seluas, Dan Camat Siding. Acara ini di hadiri seluruh Kades di Dapil 2 dan Forkompimcam Jagoi Babang. Peserta di batasi dengan Prokes Yang ketat dalam rangka memutus mata rantai Covid-19. Pleno dilakukan oleh Tujuh Camat bersama Para kades dan hasil disampaikan ke Kepala Bappeda, Pejabat yang mewakili Pj. Bupati, Pimpinan DPRD Kab. Bengkayang.. (24/02/2021).

Musrenbang Tingkat Kecamatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan Prioritas Pembangunan Wilayah Kecamatan Berdasarkan Hasil Musrenbangdes, dan merupakan bagian dari tahapan perencanaan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Usulan yang telah disepakati bersama dalam BA musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan untuk tahun 2022 harus diinput ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mana Skema Usulan Perencanaan untuk Penyusunan RKPD sudah masuk pada Proses Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), menjamin keterbukaan dan dalam koordinasi dan supervisi pencegahan (KORSUPGAH) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (admin/itsnty).

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *