Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

KONSULTASI PUBLIK KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KAWASAN PERKOTAAN BENGKAYANG

Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Bengkayang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 di Aula II Lantai V Kantor Bupati Bengkayang, dibuka oleh Plh. Bupati Bengkayang yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang DR.YAN,S.Sos.,M.Si dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, para camat, para Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Direktur PDAM.(17/09/2020).

Sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Nomor 69 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis KLHS RDTR kawasan perkotaan bengkayang  bertujuan untuk menjamin bahwa kebijakan rencana dan program dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang ini telah menerapkan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan.

rekomendasi dalam KLHS ini  selanjutnya akan diintegrasikan  ke dalam kebijakan, rencana, program RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang. terintegrasinya KLHS dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang merupakan hal yang sangat penting. agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Bengkayang dapat diminimalisir.

Rekomendasi dalam KLHS ini  selanjutnya akan diintegrasikan  ke dalam kebijakan, rencana, program RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang. terintegrasinya KLHS dalam RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang merupakan hal yang sangat penting. agar segala dampak negatif yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembangunan, dan pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan bengkayang dapat diminimalisir. Tahapan selanjutnya adalah melaksananan proses penjaminan kualitas, pengintegrasian hasil  KLHS dengan RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang; kemudian pengajuan dan pembahasan validasi KLHS RDRTR kawasan perkotaan bengkayang ke Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Rangakain kegiatan tersebut tersebut merupakan amanat dari peraturan menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional nomor 8 tahun 2017 tentang pedoman pemberian persetujuan substansi dalam rangka penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota.  pasal 6 dan penjelasan di lampiran iv point 15, mensyaratkan dokumen kajian lingkungan hidup strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

DR.YAN,S.Sos.,M.Si mengatakan “pada Konsultasi publik ini kami mohon masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan kajian dokumen ini.”(admin/itsnty)

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *