Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Fasilitasi Rancangan Akhir (Perkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 276 ayat (2) yang mengamanatkan Gubernur  sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian danevaluasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 354 ayat (2) yang menyatakan bahwaGubernur dan bupati/walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah dankepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsiuntuk difasilitasi. Pada hari kamis tanggal 15 Juli 2021 melalui zoom metting telah dilaksanakan Fasilitasi Rancangan Akhir (Perkada) tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2021, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan  Daerah. 

Dalam kegiatan tersebut pertama-tama diberikan kesempatan untuk Bappeda Kabupaten Bengkayang untuk menyampaikan pengantar singkat terkait perubahan RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bengkayang, dimana pada kesempatan ini disampaikan oleh Kepala Bappeda Kab. Bengkayang Dr. Yan, S.Sos,.M.Si. Beliau menyampaikan bahwa dalam memenuhi proses perencanaan, tahapan ini harus kami ikuti walaupun terdapat kekurangan dalam dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2021 ini, atas evaluasi dan saran pendapat kami terima serta akan segera menyempurnakan dokumen tersebut. Selanjutnya paparan singkat oleh Kabid Pengendalian, Perencanaan dan Litbang Bappeda Kabupaten Bengkayang (Emil Cans, S.STP, M.Si) menyampaikan bahwa dalam proses perubahan RKPD tahun 2021 telah dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan perubahan bersama BPKAD beberapa waktu yang lalu. Pada perubahan ini terdapat kenaikan anggaran dimana terdapat SilPa tahun sebelumnya dan rencana pinjaman PEN yang akan digunakan untuk membiaya program-program yang diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19. Kemudian dilanjutkan evaluasi dan masukkan oleh Pejabat bidang-bidang serta pejabat fungsional Bappeda Provinsi Kalbar. 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *