Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Berita Utama

RAPAT INTERNAL PEMBAHASAN PENYUSUNAN USULAN DAK FISIK DAN NON FISIK TAHUN 2021

Rapat Internal Pembahasan Penyusunan Usulan Dak Fisik Dan Non Fisik Tahun 2021 yang di hadiri oleh Kepala Badan, Sekretaris Bappeda, para Kabbid dan Kasubbid di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkayang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 (04/06/2020).

pada rapat ini dibahas mengenai strategi pengusulan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2021 yang akan segera di usulkan melalui website Krisna.System dan diinput oleh admin dan user OPD. sehubungan dengan singkatnya waktu usulan DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2020 yaitu dari tanggal 4 Juni 2020 – 4 juli 2020 pukul 23.59 diperlukan strategi dan manajemen waktu yang baik agar setiap usulan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dapat di approve oleh pusat. (admin).

“Kick Off Meeting” RIF TAHAP III

Kick Off Meeting RIF (Responsive Innovation Fund) Tahap III yang didanai oleh Pemerintah Kanada melalui NSLIC/NSLRED dihadiri 6 Kabupaten Terpilih sebagai pengembangan KPPN. dan 89 peserta yang dilaksanakan pada hari kamis tanggal 4 Juni 2020. (04/06/2020)

Kementerian/Lembaga Nasional dan Pemerintah Daerah juga memberikan dukungan dan menyampaikan kebijakannya dalam upaya mengembangkan ekonomi lokal berbasis wilayah perdesaan. Direktur DTTP Bappenas RI, Bapak Velix Wanggai dalam sambutannya menjelaskan keselarasan NSLIC/NSELRED dalam 7 prioritas RPJMN 2020-2024.

Head of Cooperation Global Affairs Canada (GAC), Bapak Pierre Yves Monnard menyatakan GAC senang bisa ikut meningkatkan pengembangan ekonomi lokal, dan mensupport untuk para petani, meningkatkan kualitas gender dan sosial inclusing. dan sebagai partner Bappenas. bahwasanya RIF /tahap III ini juga merupakan Program Akhir dari RIF. meskipun Pandemic Covid-19 mewabah di seluruh bagian dunia, hal ini tidak menyurutkan niat untuk terus dapat berkoordinasi melalui video conference ini agar program dapat berjalan dengan baik,

Dirjen Kemendesa PDT, Bapak Samsul Widodo menyatakan ketika bicara tentang kawsan perdesaan, banyak sekali budgeting yang masuk kesana,diharapkan NSLIC mampu melakukan blooded finance, ada pendampingan yang dilakukan oleh NSLIC. tidak hanya delivery sistem saja ke daerah. NSLIC juga diharapkan dapat mengarah ke program-program pola inovasi pemulihan ekonomi. dan perlu adanya protokol yang diterapkan pada program ini dalam menghadapi new normal. selain itu Pemda dapat mereplikasi, dan meminta bantuan NSLIC dalam pendampingan jika ada program2 yang butuh pendampingan.

Hadir pula Direktur Pengembangan Wilayah, Bappenas, Bapak Sumedi Andono Mulyo; Executive Vice President Cowater International, Ibu Linda Jones; dan Direktur Proyek NSLIC/NSELRED, Ibu Cavelle Dove. Ketiganya menyebutkan bahwa program RIF dapat menjadi model dukungan nasional untuk pengembangan ekonomi lokal yang inklusif, pengurangan kesenjangan wilayah, dan sensitif gender.

menurut pak syahrul selaku Sesdirjen PDT Produk kawasan perdesaan yang di tingkatkan harus terintegrasi dengan BUMDESMA. kemampuan kelembagaan kerjasama antar desa selaku basis pengembangan kawasan, BKAD harus juga dikembangkan. dalam peningkatan RIF ini. dalam bentuk bimtek, dll. terkhusus untuk design pengembangan kawasan KPPN ledo perlu diperbaiki data statistiknya. yang disusun tahun 2018. sedangkan skema peningkatan training via online masih mungkin kita lakukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang yang dihadiri langsung oleh Plh. Bupati Bengkayang OBAJA, SE,M.Si menyatakan Kabupaten Bengkayang sangat berterima kasih dengan adanya pendanaan dari RIF Tahap III ini di Kawasan Perdesaan Proritas Nasionl (KPPN) Ledo dan berkomitmen bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan harus memberikan nilai manfaat pada masyarakat yg terdampak di daerah kawasan. (admin/ynti).

MEDIASI PENYELESAIAN TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL DI PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA (WKN) KECAMATAN JAGOI BABANG DAN KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

Pada hari Senin, tanggal 11 Mei Pukul 10.00 Wiba-12.00 Wib telah dilaksanakan rapat koordinasi antar staholders, untuk itu, hadir pada rapat penyelesaian ini Ketua Komisi II DPRD Kab. Bengkayang, Kapolres Bengkayang, Kepala Dinas PerkimLH, Asisten I, Kepala BPN, Kadis Koperasi dan Naker, Kadis Pertanian, staf ahli Bupati, Kadis Perijinan, para Kabag, Pimpinan PT. WKN, Tokoh Masyarakat pak Yosua, Pak Irawan, Ibu Camat Jagoi dan Kades Gersik, Sekcam Seluas dan Kades Seluas, para pejabat di Bappeda Bengkayang., atas semua masukan dan informasi dalam menyelesaikan operasional PT.WKN yang mengalami kendala di lapangan. Rapat dipimpim Kepala Bappeda Kab. bengkayang selaku Ketua TIM Koordinasi Pengendali Investasi (TKPI) Kab. Bengkayang dengan jumlah peserta hadir 30 orang. (11/05/2020).

berdasarkan tanggapan dari PT. WKN Merujuk pada pertemuan sebelumnya terkait gangguan kebun PT. WKN areal ex transmigirasi areal yang sudah memiliki sertifikat tanah saat ini sudah menerima ganti rugi. Kita sudah bersama-sama membentuk koperasi Koperasi Kasih Damai yang difasilitasi oleh Camat dan Kapolres dan akan launching setelah sertifikat kami terima. Pembayaran SHU di hitung per Januari 2019 oleh Koperasi Kasih Damai dengan bagi hasil pada areal yang bersertifikat sesuai SK CPCL kurang lebih 97 yaitu 42 hektar yang mana Pengurus kelompok tani sudah terbentuk, flooting area sudah dipersiapkan kendalanya sekarang SPT berbeda tahun

sedangkan tanggapan dari masyarakat Menyangkut masalah hukum , berkenaan apa yang sudah disampaikan oleh pihak WKN, garis besarnya pada prinsipnya antara pihak PT. WKN nampaknya kurang berkoordinasi dan operasional PT. WKN itu sendiri yaitu ijin HGU tentang permohonan ijin seluas 14.906 Ha uji kadastral (data terlampir) dan ada lahan yang tidak boleh dikuasai oleh PT. WKN Kenyataan selama ini bahwa areal termasuk didalamnya transmigrasi di kuasai oleh PT. WKN inilah muara awal permasalahannya.

sehingga rekomendasi akhir dari mediasi ini adalah TIM Koordinasi Pengendali Investasi (TKPI) Kab. Bengkayang menunggu data pendukung yang disepakati dalam rapat, untuk disampaikan ke Bappeda dan BPN, dan semua pihak untuk menahan diri apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Semoga win-win solution dan win-win situation.

RAPAT KOORDINASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BENGKAYANG

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilaksanakan melalui video conference via applikasi Zoom Meeting pada hari selasa tanggal 5 mei 2020 dengan sejumlah partisipant diantaranya Ketua DPRD Kab. Bengkayang, Anggota DPRD Ir. Martinus Khiu (Komisi C), Kadis Sosial PP3A, Kadis Pemberdayaan masyarakat, Bangdes dan DT, Kadis Dukcapil, Para Kabag, Para Camat, Para Kabid, Para Lurah, dan Para Kades dan perangkat Desa. (05/05/2020).

focuss utama pada rapat ini adalah membahas penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang melalui beberapa program diantaranya adalah :

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)
  2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  3. Bantuan Beras dari Gubernur Kalimantan Barat
  4. Bantuan Sosial Tunai (BST).

Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terjadi dilapangan adalah masih belum Akurat sehingga diperlukan langkah-langkah dalam perbaikan data tersebut, agar nantinya data yang sudah di verifikasi dan validasi merupakan data yang akurat dan tepat sasaran pada tiap keluarga penerima manfaat. (admin/ynti)

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN RIF TAHAP III

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Bappeda menjalin kerjasama dengan Cowater International Inc. Sebuah lembaga yang berbasis di Kanada, pada hari rabu tanggal 6 mei 2020 bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Bengkayang. Pemda Bengkayang, diwakili langsung oleh Plh. Bupati, Obaja, SE.,M.Si disaksikan Kepala Bappeda, Plt. Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, perwakilan dinas Koperasi dan UMKM, kepala dinas pemdes. Sedangkan pihak Cowater oleh ibu Wulan dan Bp. Muslih. (06/05/2020)

MoU ini bertujuan mendorong Inovasi Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Program Dana Inovasi Responsif (RIF) untuk pengembangan Budidaya Jagung dan Produk Turunannya di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Ledo di Kab.Bengkayang.

MUSRENBANG RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bengkayang Online (VICON)

Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah. Musrenbang RKPD Tahun 2021 Kabupaten Bengkayang dilaksanakan pada hari selasa tanggal 7 april 2020 via online (video conference). (07/04/2020)

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Gubernur Kalbar Bapak Sutarmiji, SH, MHum, Kepala Bappeda Prov. Kalbar ibu Ir. Yuslinda dan jajaran, Bapak Plh. Bupati Bengkayang, Anggota DPRD Prov. Kalbar Dapil Bkyg/Skwg Bu Neneng, M. Sos, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kab. Bengkayang, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat, Lurah, Pimpinan STIM Shanti Bhuana, dan Tokoh Masyarakat, pada Acara Musrenbang Kab. Bengkayang. Hadir partisipan 66 orang walaupun dilaksanakan secara online atau Video Conference yang menggunakan media Zoom Meeting, karena kondisi bangsa dan situasi pandemi Covid-19. Semoga wabah Covid segera berakhir, dan pemanfaaran Teknologi Informasi semakin berkualitas dalam mendukung kegiatan pada era Birokrasi modern. (admin/ynti)

Presiden Perintahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Untuk Percepatan Penanganan COVID-19

Presiden Jokowi menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif. pemilihan opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk atasi covid-19 merupakan salah satu mitigasi faktor risiko berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018.

Beberapa regulasi tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat di download dibawah ini atau pada dokument. (admin/ynti)

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau yang lebih kita kenal dengan nama Virus Corona belakangan ini sedang mewabah di dunia, dimana pada tanggal 11 maret 2020 Word Health Organization (WHO) menetapkan corona virus disease sebagai pandemi.

beda negara beda pula penanganannya, beberapa langkah cepat yang sudah diambil oleh pemerintah diantaranya adalah realokasi anggaran , pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan izin import alat kesehatan.

beberapa kebijakan pemerintah dapat di download dibawah ini atau pada document beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19. (admin/ynti)