Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bulan: Juli 2022

Pada hari Kamis, Tanggal 28 Juli 2022 dilaksanakan Eksposes Laporan Pendahuluan Dampak Sosial Ekonomi Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Bengkayang bertempat diRuang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkayang. Hadir dalam rapat : Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang, Tim Penyusun Penelitian Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Usaha Perkebunan Sawit di Kabupaten Bengkayang yaitu LPKM UNTAN, Kabid Perencanaan Pengendalian dna Litbang, Kabid PSDA, dan Kabid PPM beserta Fungsional Perencana di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkayang. (28/07/2022).

Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang  UCOK.P.HASUGIAN,S.STP.,M.Si menyampaikan “memperhatikan Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu yang mempunyai lahan perkebunan sawit yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Barat, dan merupakan primadona di kalangan masyarakat dimana harga sawit itu sendiri pernah mencapai Rp. 3000an/Kg. Jadi diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam perencanaan di Kabupaten Bengkayang”

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari tim Penyusun Penelitian Dampak Sosial Ekonomi Kegiatan Usaha Perkebunan  Sawit di Kabupaten Bengkayang. “untuk penelitian ini tidak hanya kita kaji secara makro, khusus aspek ekonomi, akan ada pengambilan sampel di beberapa Kecamatan. Apakah aspek ekonomi mempengaruhi hampir 80% dari penghasilan, penyerapan tenaga kerja seberapa besar. Jadi akan kita peta kan bagaimana pengaruh daripada usaha perkebunan sawit ini.”

Kemudian terkait keseimbangan pada aspek sosial, perlu kita lakukan kajian lebih mendalam. Terkait hak-hak masyarakat. Tim Penyusun mengapresiasi bahwa sudah ada Perda Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang terkait hak ulayat tanah adat. Kita akan lihat kembali perbandingan sejauh mana sebelum dan sesudah intervensi adanya kegiatan usaha perkebunan sawit di Kabupaten Bengkayang. Untuk aspek sosial akan berfokus pada dimensi Pendidikan, Kesehatan dan sosial. sehingga Degradasi pranata sosial diharapkan dapat berfungsi dengan baik. (admin/itsnty).

RAPAT PEMBAHASAN PROYEKSI ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022

Pada hari kamis tanggal 14 juli 2022 dilakukan pembahasan proyeksi anggaran di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkayang, Rapat dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang UCOK.P, HASUGIAN,S.STP.,M.Si dan turut hadir dalam Rapat Sekretaris BPKPAD Kabupaten Bengkayang, Fungsional dari BPKPAD, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bengkayang, Kabid Infrastuktur dan Wilayah Bappeda Kabupaten Bengkayang, Kabid PSDA Bappeda Kabupaten Bengkayang, Fungsional di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkayang danFungsional dari Perangkat Daerah BKPSDM.(14/07/2022).

Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang UCOK.P HASUGIAN,S.STP.,M.Si menyampaikan bahwa “sesuai dengan Surat Edaran Bupati Bengkayang, bahwa kita sudah masuk tahapan penjadwalan dalam penyusunan RKPD Perubahan 2022, agar BPKPAD memberikan informasi terkait posisi keuangan dari hasil rekon terakhir sehingga dapat dilakukan proyeksi anggaran perubahan”.

Sekretaris BPKPAD menyampaikan posisi dari rekapitulasi penerimaan PAD, Dana Bagi Hasil, dan realisasi pendapatan real time per 30 juni. hal yang menjadi point penting adalah perlu dilakukan perhitungan ulang untuk gaji dan TPP ASN agar diperoleh perhitungan pasti dari proyeksi perubahan anggaran tahun 2022.(itsnty).

BAPPEDA KABUPATEN BENGKAYANG MELAKUKAN VERIFIKASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bappeda Kabupaten Bengkayang melaksanakan verifikasi renja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023, Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari senin – rabu pada tanggal 4 – 7 Juli 2022, kegiatan ini di ikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dengan mengikutsertakan bagian renja dan keuangan, sub bagian program, aset dan keuangan beserta bidang terkait dalam proses verifikasi. (06/07/2022).

Dalam proses verifikasi beberapa hal yang menjadi perhatian adalah Sistematika penulisan Renja agar disesuaikan dengan ketentuan pada Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.Agar diperiksa kembali kesesuaian program/kegiatan pada Renstra tahun 2023 dengan Renja tahun 2023.

Masih terdapat sebagian besar sub kegiatan yang belum ada lokasi kegiatan. Agar indikator sub kegiatan dapat disesuaikan kembali sesuai dengan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021. Perhitungan kebutuhan gaji ASN dan TPP agar dihitung dengan benar sehingga mencukupi pendanaan dalam setahun. Dukungan kegiatan pilkades bagi desa diwilayah kecamatan yang dilaksanakan tahun 2023. dan Masih terdapat indikator kinerja dan output hasil kegiatan yang kurang tepat.

Proses verifikasi ini dibagi dalam 2 (dua) Kelompok, dimana Kepala Bidang sebagai Pimpinan tim verifikasi di ikuti oleh Perencana Ahli Muda di Lingkungan Bappeda Kabupaten Bengkayang. output dari Verifikasi ini adalah Berita Acara hasil verifikasi disertai dengan catatan hasil verifikasi. dan penyampaian Renja Perangkat Daerah setelah proses verifikasi paling lambat tanggal 13 Juli 2022. (admin/itsnty).

BAPPEDA KABUPATEN BENGKAYANG MENGIKUTI FASILITASI RANPERKADA RKPD KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 OLEH TIM BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DI PONTIANAK

Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Bappeda Kabupaten Bengkayang Mengikuti Fasilitasi Ranperkada RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 bersama Tim Verifikator dari Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. (29/06/2022).

Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang Ucok.P.Hasugian,S.STP.,M.Si memberikan paparan terkait Jumlah Program dan Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional, Kondisi Umum Daerah dan Proyeksi dari Belanja yang ada di RKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2023. yang menjadi catatan adalah terkait dana Pemilukada dimana di tingkat Pusat, Provinsi hingga Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut.

Fasilitasi dilakukan bersama melalui Applikasi https://rakortek.sipd.go.id beberapa yang menjadi catatan adalah masih ada salah satu target kinerja penyelenggaraan Pemerintah di RKPD tidak sesuai dengan IKU RPJMD menurut revie APIP. kemudian yang menjadi catatan adalah terkait rendahnya capaian dari hasil evaluasi dan ketidaksinkronan program yang ada di RPJMD dan RKPD.

Beberapa catatan yang harus segera ditindaklanjuti setelah verifikasi dimana disampaikan dari Bappeda Kabupaten Bengkayang, bahwa applikasi menjadi salah satu kendala ketika dilakukan penarikan data. untuk tagging yang dilakukan sudah sesuai dengan indikator pada setiap program.

“Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun ini memang agak berbeda dengan tahun sebelumnya, dikarenakan dilakukan melalui applikasi” ujar Kepala Bidang PPEP Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.