Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bulan: Mei 2020

MEDIASI PENYELESAIAN TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL DI PT. WAWASAN KEBUN NUSANTARA (WKN) KECAMATAN JAGOI BABANG DAN KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG

Pada hari Senin, tanggal 11 Mei Pukul 10.00 Wiba-12.00 Wib telah dilaksanakan rapat koordinasi antar staholders, untuk itu, hadir pada rapat penyelesaian ini Ketua Komisi II DPRD Kab. Bengkayang, Kapolres Bengkayang, Kepala Dinas PerkimLH, Asisten I, Kepala BPN, Kadis Koperasi dan Naker, Kadis Pertanian, staf ahli Bupati, Kadis Perijinan, para Kabag, Pimpinan PT. WKN, Tokoh Masyarakat pak Yosua, Pak Irawan, Ibu Camat Jagoi dan Kades Gersik, Sekcam Seluas dan Kades Seluas, para pejabat di Bappeda Bengkayang., atas semua masukan dan informasi dalam menyelesaikan operasional PT.WKN yang mengalami kendala di lapangan. Rapat dipimpim Kepala Bappeda Kab. bengkayang selaku Ketua TIM Koordinasi Pengendali Investasi (TKPI) Kab. Bengkayang dengan jumlah peserta hadir 30 orang. (11/05/2020).

berdasarkan tanggapan dari PT. WKN Merujuk pada pertemuan sebelumnya terkait gangguan kebun PT. WKN areal ex transmigirasi areal yang sudah memiliki sertifikat tanah saat ini sudah menerima ganti rugi. Kita sudah bersama-sama membentuk koperasi Koperasi Kasih Damai yang difasilitasi oleh Camat dan Kapolres dan akan launching setelah sertifikat kami terima. Pembayaran SHU di hitung per Januari 2019 oleh Koperasi Kasih Damai dengan bagi hasil pada areal yang bersertifikat sesuai SK CPCL kurang lebih 97 yaitu 42 hektar yang mana Pengurus kelompok tani sudah terbentuk, flooting area sudah dipersiapkan kendalanya sekarang SPT berbeda tahun

sedangkan tanggapan dari masyarakat Menyangkut masalah hukum , berkenaan apa yang sudah disampaikan oleh pihak WKN, garis besarnya pada prinsipnya antara pihak PT. WKN nampaknya kurang berkoordinasi dan operasional PT. WKN itu sendiri yaitu ijin HGU tentang permohonan ijin seluas 14.906 Ha uji kadastral (data terlampir) dan ada lahan yang tidak boleh dikuasai oleh PT. WKN Kenyataan selama ini bahwa areal termasuk didalamnya transmigrasi di kuasai oleh PT. WKN inilah muara awal permasalahannya.

sehingga rekomendasi akhir dari mediasi ini adalah TIM Koordinasi Pengendali Investasi (TKPI) Kab. Bengkayang menunggu data pendukung yang disepakati dalam rapat, untuk disampaikan ke Bappeda dan BPN, dan semua pihak untuk menahan diri apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Semoga win-win solution dan win-win situation.

RAPAT KOORDINASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN BENGKAYANG

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dilaksanakan melalui video conference via applikasi Zoom Meeting pada hari selasa tanggal 5 mei 2020 dengan sejumlah partisipant diantaranya Ketua DPRD Kab. Bengkayang, Anggota DPRD Ir. Martinus Khiu (Komisi C), Kadis Sosial PP3A, Kadis Pemberdayaan masyarakat, Bangdes dan DT, Kadis Dukcapil, Para Kabag, Para Camat, Para Kabid, Para Lurah, dan Para Kades dan perangkat Desa. (05/05/2020).

focuss utama pada rapat ini adalah membahas penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bengkayang melalui beberapa program diantaranya adalah :

  1. Program Keluarga Harapan (PKH)
  2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
  3. Bantuan Beras dari Gubernur Kalimantan Barat
  4. Bantuan Sosial Tunai (BST).

Permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terjadi dilapangan adalah masih belum Akurat sehingga diperlukan langkah-langkah dalam perbaikan data tersebut, agar nantinya data yang sudah di verifikasi dan validasi merupakan data yang akurat dan tepat sasaran pada tiap keluarga penerima manfaat. (admin/ynti)

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN RIF TAHAP III

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang melalui Bappeda menjalin kerjasama dengan Cowater International Inc. Sebuah lembaga yang berbasis di Kanada, pada hari rabu tanggal 6 mei 2020 bertempat di ruang rapat Sekda Kabupaten Bengkayang. Pemda Bengkayang, diwakili langsung oleh Plh. Bupati, Obaja, SE.,M.Si disaksikan Kepala Bappeda, Plt. Kadis Pertanian, Ketahanan Pangan, Kadis Perindag, perwakilan dinas Koperasi dan UMKM, kepala dinas pemdes. Sedangkan pihak Cowater oleh ibu Wulan dan Bp. Muslih. (06/05/2020)

MoU ini bertujuan mendorong Inovasi Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Program Dana Inovasi Responsif (RIF) untuk pengembangan Budidaya Jagung dan Produk Turunannya di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Ledo di Kab.Bengkayang.