Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Hari: 12 Maret 2020

RAPAT PEMBAHASAN PERMASALAHAN PT.DARMEX AGRO KECAMATAN LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG

Rapat lanjutan pembahasan permasalahan dengan PT.DARMEX AGRO Kecamatan Lembah Bawang dilaksanakan di hari Rabu tanggal 4 maret 2020. (04/03/2020).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang DR.YAN,S.Sos.,M.Si dengan arahan bahwa rapat ini diselenggarakan atas tindak lanjut dari rapat di tanggal 26 februari 2020 dengan masing-masing pihak membawa data yang diminta.

hasil kesepakatan bersama dari rapat pembahasan ini adalah :

  1. bahwa tim / peserta rapat akan memprioritaskan penyelesaian Blok K, Blok L dan Blok M secara umum mencakup seluruh divisi yang ada di Desa Lembah Bawang (Divisi V, VI,VII, VIII,XI).
  2. disepakati bersama tim akan kelapangan pada hari jumat tanggal 6 maret 2020 pukul 09.00 di divisi VI Blok K, Blok L, dan Blok M
  3. bahwa bukti-bukti terkait data dan fakta yang ada pada perangkat desa dan PT.DARMEX AGRO masing-masing salinan akan diberikan kepada pihak terkait.
  4. apabila pada pengecekan lapangan keputusan tim TKPI Kabupaten Bengkayang berdasar data dan fakta maka pihak PT.DARMEX bersedia melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)
  5. masyarakat akan membuka pagar adat jika pebayaran lahan / GRTT telah dibayarkan.
  6. semua sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan
  7. kesepakatan ini ditanda tangani oleh beberapa pihak yang hadir pada rapat pembahasan ini.

hasil dari kesepakatan bersama ini menjadi tindaklanjut tim TKPI Kabupaten Bengkayang dalam menyelesaikan permasalahan PT. DARMEX Agro dengan masyarakat di Kecamatan Lembah Bawang. (admin/ynti).

RAPAT KOORDINASI PKH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkayang (12/03/2020).

rapat koordinasi PKH ini dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Antonius Yewin,SP,MP pada kesempatan ini disampaikan bahwa tim koordinasi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 276/BAPPEDA/TAHUN 2019 dengan Bappeda sebagai ketua dari Tim Koordinator PKH dan sudah seharusnya dilakukan evaluasi program PKH tahun 2019 serta tindak lanjut untuk pelaksanaan PKH di tahun 2020.

permasalahan dalam pelaksanaan Program PKH antara lain sebagai berikut :

  1. Rasio jumlah pendamping tidak seimbang dengan jumlah KPM
  2. Domisili pendamping tidak sesuai dengan tempat tugas
  3. Validitas data yang kurang baik
  4. Kurangnya monitoring dilapangan
  5. Belum semua KPM menerima KKS dan Butab
  6. KKS untuk KPM pergantian pengurus belum semua terbit
  7. Minimnya dukungan anggaran dari pemda berupa dana sharing minimal 5%

sehingga dihasilkan rencana tindaklanjut sebagai berikut :

  1. Membuat Surat Bupati terkait usulan penambahan pendamping dan disesuaikan dengan domisili pendamping yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial PP dan PA kepada Direktur Linjamsos Kemensos RI.
  2. Agar KPM yang sudah mapan secara finansial dapat dikeluarkan dari daftar penerima PKH dengan cara mengupload dokumen surat pernyataan oleh KPM, Surat Pengunduran Diri KPM dan Surat Pernyataan dari Desa bahwa KPM tersebut sudah mapan secara finansial. Dokumen ini dapat di upload di e-PKH sehingga KPM yang sudah mapan dapat dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Agar dapat di koordinasikan oleh Pendamping PKH di Kecamatan.
  3. Membuat Surat Edaran Bupati terkait pembagian tugas penanganan PMKS yang akan ditindaklanjuti oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Bengkayang.
  4. Terkait dengan data by name by address akan diteruskan datanya oleh Koordinator PKH Kabupaten Bengkayang.
  5. Perlunya sosialisasi di tingkat desa terkait usulan perubahan DTKS.
  6. Agar DPMPDDT dapat menyampaikan kepada 50 Desa yang baru melaksanakan pilkades dan Desa-Desa yang belum mengirim Kasi Kesos untuk dating Ke Dinas Sosial PP PA untuk dilatih melakukan pembaruan data di Applikasi SIKS-NG dan dapat segera melakukan musyawarah Desa.
  7. Tim Koordinasi PKH akan melakukan Pemantauan pelaksanaan PKH minimal 2x dalam 1 tahun pada pertemuan bulanan/FDS.
  8. Terkait KPM yang belum menerima KIP dan KIS akan dilakukan pemutakhiran melalui SIKS-NG oleh pendamping Kecamatan melalui musyawarah desa/kelurahan.
  9. Terkait laporan pelaksanaan PKH tahun 2019 diharapkan disampaikan ke Bupati melalui Tim Koordinasi PKH paling lambat minggu ke-4 bulan maret tahun 2020

agar hasil rapat koordinasi PKH ini dapat segera ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2020 yang lebih baik. (admin/ynti).