Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bulan: Maret 2020

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID-19

Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau yang lebih kita kenal dengan nama Virus Corona belakangan ini sedang mewabah di dunia, dimana pada tanggal 11 maret 2020 Word Health Organization (WHO) menetapkan corona virus disease sebagai pandemi.

beda negara beda pula penanganannya, beberapa langkah cepat yang sudah diambil oleh pemerintah diantaranya adalah realokasi anggaran , pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan izin import alat kesehatan.

beberapa kebijakan pemerintah dapat di download dibawah ini atau pada document beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19. (admin/ynti)

FORUM OPD DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD 2021 KABUPATEN BENGKAYANG

Bappeda Kabupaten Bengkayang melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 pada hari senin tanggal 16 maret 2020.(16/03/2020)

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

dalam tahapan penyusunan RKPD terdapat pelaksanaan Forum Perangkat Daerah yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

hasil dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini adalah berupa berita acara persetujuan usulan-usulan dari musrenbang kecamatan yang ditanda tangani oleh multi pihak,keseluruhan usulan yang diterima akan di bahas pada Musrenbang Tingkat Kabupaten.(admin/ynti)

DISKUSI PENAJAMAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN) Responsive Innovation Fund (RIF) KABUPATEN BENGKAYANG

Diskusi Penajaman Rencana Aksi (Action Plan) RIF Bengkayang dilaksanakan di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkayang pada hari jumat, tanggal 13 maret 2020. rapat di pimpin oleh Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Antonius Yewin,SP,MP dengan dihadiri oleh perwakilan dari RIF yaitu orang Pak Muslih , dan bu Rifa dari Manajemen NSLIC sementara Pak Jim dari koordinator finance, hadir dari OPD Dinas Pangan,Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bengkayang, camat ledo beserta kades, pendamping kawasan Ledo, Direktur Bumdesma Ledo Jaya. (13/03/2020).

NSLIC merupakan dukungan nasional untuk pengembangan ekonomi lokal dan daerah dari kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) yang bertujuan meningkatkan kesempatan kerja melalui dukungan investasi dan pengembangan usaha. proyek NSLIC / NSELRED berupa bantuan teknis yang disediakan untuk pembangunan ekonomi di Kawasan Perdesaan, dimana Kabupaten Bengkayang masih pada zona pertumbuhan.

Kabupaten Bengkayang masuk pada RIF tahap III.  yang bertujuan memberikan bantuan teknis, mengembangkan inovasi mendukung pembangunan ekonomi dengan hasil yang diharapkan terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat kawasan dan munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

tindaklanjut dari diskusi penajaman rencana aksi (action plan) RIF Bengkayang ini adalah akan dibuat tahapan pelaksanaan kegiatan sebelum penandatangan MOU ditanggal 8 April 2020 bersama dengan pihak Kanada, Bappenas dan Kepala Daerah Kabupaten Bengkayang.(admin/ynti)

RAPAT PEMBAHASAN PERMASALAHAN PT.DARMEX AGRO KECAMATAN LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG

Rapat lanjutan pembahasan permasalahan dengan PT.DARMEX AGRO Kecamatan Lembah Bawang dilaksanakan di hari Rabu tanggal 4 maret 2020. (04/03/2020).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bengkayang DR.YAN,S.Sos.,M.Si dengan arahan bahwa rapat ini diselenggarakan atas tindak lanjut dari rapat di tanggal 26 februari 2020 dengan masing-masing pihak membawa data yang diminta.

hasil kesepakatan bersama dari rapat pembahasan ini adalah :

  1. bahwa tim / peserta rapat akan memprioritaskan penyelesaian Blok K, Blok L dan Blok M secara umum mencakup seluruh divisi yang ada di Desa Lembah Bawang (Divisi V, VI,VII, VIII,XI).
  2. disepakati bersama tim akan kelapangan pada hari jumat tanggal 6 maret 2020 pukul 09.00 di divisi VI Blok K, Blok L, dan Blok M
  3. bahwa bukti-bukti terkait data dan fakta yang ada pada perangkat desa dan PT.DARMEX AGRO masing-masing salinan akan diberikan kepada pihak terkait.
  4. apabila pada pengecekan lapangan keputusan tim TKPI Kabupaten Bengkayang berdasar data dan fakta maka pihak PT.DARMEX bersedia melakukan Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT)
  5. masyarakat akan membuka pagar adat jika pebayaran lahan / GRTT telah dibayarkan.
  6. semua sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan
  7. kesepakatan ini ditanda tangani oleh beberapa pihak yang hadir pada rapat pembahasan ini.

hasil dari kesepakatan bersama ini menjadi tindaklanjut tim TKPI Kabupaten Bengkayang dalam menyelesaikan permasalahan PT. DARMEX Agro dengan masyarakat di Kecamatan Lembah Bawang. (admin/ynti).

RAPAT KOORDINASI PKH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Bengkayang (12/03/2020).

rapat koordinasi PKH ini dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Antonius Yewin,SP,MP pada kesempatan ini disampaikan bahwa tim koordinasi yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 276/BAPPEDA/TAHUN 2019 dengan Bappeda sebagai ketua dari Tim Koordinator PKH dan sudah seharusnya dilakukan evaluasi program PKH tahun 2019 serta tindak lanjut untuk pelaksanaan PKH di tahun 2020.

permasalahan dalam pelaksanaan Program PKH antara lain sebagai berikut :

  1. Rasio jumlah pendamping tidak seimbang dengan jumlah KPM
  2. Domisili pendamping tidak sesuai dengan tempat tugas
  3. Validitas data yang kurang baik
  4. Kurangnya monitoring dilapangan
  5. Belum semua KPM menerima KKS dan Butab
  6. KKS untuk KPM pergantian pengurus belum semua terbit
  7. Minimnya dukungan anggaran dari pemda berupa dana sharing minimal 5%

sehingga dihasilkan rencana tindaklanjut sebagai berikut :

  1. Membuat Surat Bupati terkait usulan penambahan pendamping dan disesuaikan dengan domisili pendamping yang akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial PP dan PA kepada Direktur Linjamsos Kemensos RI.
  2. Agar KPM yang sudah mapan secara finansial dapat dikeluarkan dari daftar penerima PKH dengan cara mengupload dokumen surat pernyataan oleh KPM, Surat Pengunduran Diri KPM dan Surat Pernyataan dari Desa bahwa KPM tersebut sudah mapan secara finansial. Dokumen ini dapat di upload di e-PKH sehingga KPM yang sudah mapan dapat dikeluarkan dari daftar penerima manfaat. Agar dapat di koordinasikan oleh Pendamping PKH di Kecamatan.
  3. Membuat Surat Edaran Bupati terkait pembagian tugas penanganan PMKS yang akan ditindaklanjuti oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Bengkayang.
  4. Terkait dengan data by name by address akan diteruskan datanya oleh Koordinator PKH Kabupaten Bengkayang.
  5. Perlunya sosialisasi di tingkat desa terkait usulan perubahan DTKS.
  6. Agar DPMPDDT dapat menyampaikan kepada 50 Desa yang baru melaksanakan pilkades dan Desa-Desa yang belum mengirim Kasi Kesos untuk dating Ke Dinas Sosial PP PA untuk dilatih melakukan pembaruan data di Applikasi SIKS-NG dan dapat segera melakukan musyawarah Desa.
  7. Tim Koordinasi PKH akan melakukan Pemantauan pelaksanaan PKH minimal 2x dalam 1 tahun pada pertemuan bulanan/FDS.
  8. Terkait KPM yang belum menerima KIP dan KIS akan dilakukan pemutakhiran melalui SIKS-NG oleh pendamping Kecamatan melalui musyawarah desa/kelurahan.
  9. Terkait laporan pelaksanaan PKH tahun 2019 diharapkan disampaikan ke Bupati melalui Tim Koordinasi PKH paling lambat minggu ke-4 bulan maret tahun 2020

agar hasil rapat koordinasi PKH ini dapat segera ditindaklanjuti untuk kelancaran pelaksanaan program keluarga harapan tahun 2020 yang lebih baik. (admin/ynti).

KEMENKES RI RILIS PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)

Pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19).

mengingat pada hari senin (02/03/2020) Presiden RI merilis 2 (dua) orang warga negara indonesia yang positif Corona. penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan.

secara lengkap pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi covid-19 dapat di download pada tautan link berikut ini. (admin/ynti)

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG MELAKUKAN COACHING CLINIC SIPD DI KEMENDAGRI

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengirim beberapa Pejabat dan Staf untuk mengikuti Bimbingan dan Pelatihan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kemendagri.go.id. pada hari Senin – Selasa (02/03/2020).

Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kabag Pemerintahan, Kabag Ortal, Kabag Ekbang, Kabid BPKAD, Kabid Bappeda, Inspektorat, dinas pertanian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas kesehatan, serta staf. Pejabat mendapat materi kebijakan strategis, dan pejabat eselon IV dan staf langsung teknis aplikasi SIPD. Aplikasi ini untuk perencanaan, penganggaran dan pemerintahan secara terintegrasi.

pelaksanaan coaching clinic dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (admin/ynti)